TOPIK
Pulau Sengketa Aceh Sumut
-
Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Aceh Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Senin (16/6/2025).
-
Erni Ariyanti Sitorus ikut-ikutan ingin mengklaim empat pulau yang tengah disengketakan antaran Sumatera Utara dengan Aceh.
-
Ia juga menyebut belum pernah ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menetapkan status keempat pulau tersebut.
-
“Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa Presiden mendengarkan suara rakyat Aceh.
-
“Saya mengusulkan Gubernur Aceh beserta para tokoh-tokoh Aceh agar menjumpai bapak Presiden untuk membicarakan hal ini
-
Pernyataan sikap tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, T Mirza Saputra, dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025).
-
"Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sepertinya tidak memperhatikan perjanjian Helsinki tahun 2005,” ujarnya.
-
“Jadi, persoalan itu sebenarnya sudah selesai sejak lama, dan keempat pulau itu sudah sah menjadi milik Aceh, tidak ada lagi perdebatan," ujar Mirwan.
-
Menteri Kajian Ekonomi, Sosial dan Politik BEM Unimal, Hafizi Agma, mengingatkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk berhati-hati dalam menya
-
Dalam pernyataan sikap bersama ini para pemuda Aceh menilai keputusan tersebut bertentangan dengan sejarah, hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang me
-
“Tapi jihad kita bukan dengan emosi atau kekerasan. Ini jihad konstitusional lewat hukum, politik, dan dakwah,” terang Tgk Mustafa.
-
Ketua KNPI Kota Lhokseumawe, Muhammad Ajuar, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah harus bersikap dan segera membatalkan keputusan tersebut agar
-
“Secara aturan, DPRA juga akan menempuh berbagai macam langkah untuk membersamai langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf,” tukas Zulfadhli
-
DEM Aceh menilai langkah ini sebagai bentuk perampasan wilayah yang sarat kepentingan dan dilakukan tanpa transparansi.
-
"Menuntut kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto untuk senantiasa menjaga perdamaian di Aceh, dari segala potensi
-
Menurut Andika, para pembina Pramuka usulkan Aceh Singkil, jadi tuan rumah berkaca dari suksesnya pelaksanaan Lomba Perkemahan
-
Sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih, warga Aceh Singkil, sebut Wartono kirim salam cinta ke Istana Negara.
-
Sangat memahami manakala ada protes yang meluas sebagai bentuk kegeraman terkait keputusan Mendagri tentang empat pulau itu
-
Rektor USK, Prof Dr Ir Marwan menyatakan, kesiapan untuk berkontribusi secara aktif melalui pemanfaatan keahlian yang dimiliki oleh sivitas akademika
-
“Ini bukan zaman Hindia Belanda. Negara ini dibangun dengan kesepakatan, bukan dengan pemaksaan administratif,” kritik Bunda Salma.
-
Ia menilai, langkah Pemprov mencerminkan bentuk “penjajahan administratif” terhadap wilayah yang memiliki jejak sejarah dan kehidupan masyarakat Aceh.
-
“Isu sengketa pulau menyangkut kedaulatan bangsa, tapi tidak boleh dimanfaatkan sebagai komoditas politik demi keuntungan kelompok tertentu,” tuturnya
-
“Insya Allah, besok kita akan melakukan deklarasi bersama untuk menolak keputusan Mendagri terkait 4 pulau yang masuk wilayah Sumut,” kata Teguh.
-
"Ikrar ini membuat kita bersatu. Mari kita bersatu mempertahankan empat pulau tersebut agar tetap menjadi bagian wilayah Aceh Singkil,"
-
"Kami juga mencium ada aroma pengkhianatan terhadap perdamaian dari keputusan Pemerintah Pusat yang diduga mengalihkan 4 pulau dari wilayah Aceh ke...
-
"Safrizal itu orang Aceh, tapi justru bersikap dan bertindak konyol dalam isu ini. Apakah beliau tidak tahu, atau sengaja pura-pura tidak tahu soal...
-
Padahal, menurut Surat Nomor 136/40430 Tahun 2017, keempat pulau tersebut secara historis dan geografis berada dalam wilayah Aceh.
-
“Dalam MoU Helsinki disebutkan bahwa perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Nah, apa itu tahun 1956? di undang-undang tahun 56 ada undan
-
"Itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah lho (wilayah administrasi pulau). Ke Tapteng. Berarti hadiahnya bukan ke Bobby Nasution, hadiahnya ke Masinton,"
-
Sejarawan USU mengatakan bahwa, secara historis, berdasarkan peta tahun 1992, keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administratif Aceh.
